Pemerintahan desa adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berada di tingkat desa atau setingkat dengan desa, seperti kelurahan, nagari, atau sebutan lain sesuai dengan adat istiadat setempat. Pemerintahan desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan nasional di Indonesia dan berperan penting dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Struktur Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa (Lurah di Kelurahan):
   Kepala desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
   BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi sebagai mitra kerja kepala desa. BPD bertugas menyusun peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.

3. Perangkat Desa:
   Perangkat desa adalah sekelompok orang yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Mereka terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan staf lainnya.

4. Lembaga Kemasyarakatan:
   Lembaga-lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) berperan dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

• Menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat desa.

• Melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa.

• Menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah desa.

• Mengelola keuangan dan aset desa secara transparan dan akuntabel.

Dasar Hukum

Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini memberikan pengakuan dan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri.